KKD Purworejo Masuk Kategori Tinggi Bupati Dapat Penghargaan Wapres
PURWOREJO, suaramerdeka.com – Pengelolaan keuangan
di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan kualitas dalam kurun waktu
dua tahun terakhir. Hal itu berkat kerja sama yang sinergis antara
jajaran eksekutif dengan legislatif yang intens melakukan pengawasan.
Hal itu diungkapkan Bupati Purworejo Mahsun Zain saat ditemui di kantornya, kemarin. “Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Purworejo masuk kategori tinggi dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.
KKD tersebut, sambungnya, dihitung dari total dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dikurangi dengan belanja pegawai atau gaji. Hasilnya di Kabupaten Purworejo dari penghitungan itu angkanya Rp 400 miliar.
Anggaran Rp 400 miliar tersebut, sambungnya, secara otomatis teralokasikan untuk pos belanja publik yang peruntukannya untuk pembangunan. “Termasuk untuk pembangunan infrasrtuktur jalan dan jembatan,” katanya. KKD Kabupaten Purworejo yang masuk kategori tinggi itu memberikan implikasi juga terhadap kenaikan pendapatan anggota DPRD. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, DPRD sekarang pendapatannya mengalami kenaikan kurang lebih satu jutarupiah.
Bupati Mahsun menambahkan, sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Purworejo juga membuat daerah ini mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini laporan hasil pemeriksaan (LHP) WTP itu merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK dari hasil audit yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pencapaian opini WTP yang diterima selama dua tahun berturut-turut itu membuat Bupati Mahsun akan mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden Boediono yang akan diserahkan akhir pekan ini. “Rencananya Jumat (12/9) saya mendapat undangan untuk menerima penghargaan atas predikat WTP yang diraih Kabupaten Purworejo selama dua tahun berturut-turut,” katanya.
Menurut Mahsun, penghargaan itu bukan hasil karya dirinya secara pribadi. Namun berkat kerja keras seluruh aparatur pemerintah yang mampu mengelola keuangan sesuai dengan regulasi. “Yang tak kalah pentingnya juga berkat DPRD yang melakukan pengawasan kepada eksekutif mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaanya,” tandasnya.
(Nur Kholiq/ CN41/ SMNetwork)
Hal itu diungkapkan Bupati Purworejo Mahsun Zain saat ditemui di kantornya, kemarin. “Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Purworejo masuk kategori tinggi dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.
KKD tersebut, sambungnya, dihitung dari total dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dikurangi dengan belanja pegawai atau gaji. Hasilnya di Kabupaten Purworejo dari penghitungan itu angkanya Rp 400 miliar.
Anggaran Rp 400 miliar tersebut, sambungnya, secara otomatis teralokasikan untuk pos belanja publik yang peruntukannya untuk pembangunan. “Termasuk untuk pembangunan infrasrtuktur jalan dan jembatan,” katanya. KKD Kabupaten Purworejo yang masuk kategori tinggi itu memberikan implikasi juga terhadap kenaikan pendapatan anggota DPRD. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, DPRD sekarang pendapatannya mengalami kenaikan kurang lebih satu jutarupiah.
Bupati Mahsun menambahkan, sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Purworejo juga membuat daerah ini mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini laporan hasil pemeriksaan (LHP) WTP itu merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK dari hasil audit yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pencapaian opini WTP yang diterima selama dua tahun berturut-turut itu membuat Bupati Mahsun akan mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden Boediono yang akan diserahkan akhir pekan ini. “Rencananya Jumat (12/9) saya mendapat undangan untuk menerima penghargaan atas predikat WTP yang diraih Kabupaten Purworejo selama dua tahun berturut-turut,” katanya.
Menurut Mahsun, penghargaan itu bukan hasil karya dirinya secara pribadi. Namun berkat kerja keras seluruh aparatur pemerintah yang mampu mengelola keuangan sesuai dengan regulasi. “Yang tak kalah pentingnya juga berkat DPRD yang melakukan pengawasan kepada eksekutif mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaanya,” tandasnya.
(Nur Kholiq/ CN41/ SMNetwork)
Comments
Post a Comment